Buruh Sejahtera

Jakarta - Hingga April 2013, utang pemerintah Indonesia bertambah Rp 48 triliun menjadi Rp 2.023,72 triliun, dibandingkan posisi akhir 2012. Nilai utang ini bakal terus naik. Kenapa?

Penyebabnya adalah anggaran Indonesia masih terus defisit sehingga harus ditutup melalui utang. Apalagi, defisit anggaran tahun ini Rp 172,8 triliun akan naik. Pemerintah harus menutup defisit dari utang.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, peningkatan defisit ini secaa otomatis akan membuat pemerintah menambah rencananya untuk berutang. Sebelumnya, pemerintah berencana menambah utang baru hingga Rp 161,4 triliun di tahun ini.

"Jadi kalau ada tambahan (defisit) itu, berarti perlu penerbitan SBN (surat utang). Karena tentu kebutuhan yang diperlukan juga dalam kurun waktu yang tidak lama. Dan memang kalau itu keputusannya, itu memang harus direspons dan ditanggung kita semua dalam konsekuensi utang yang meningkat," tutur Mahendra di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Namun, Mahendra belum mau mengatakan berapa besaran defisit yang bertambah. Nanti defisit ini akan dibuka dalam pembahasan RAPBN-P 2013 dengan DPR.

Saat ini, memang pemerintah Indonesia lebih memilih berutang lewat penerbitan surat utang atau obligasi, ketimbang menarik utang luar negeri. Pemerintah optimstis surat utang bakal laku, meskipun proyeksi (outlook) surat utang Indonesia diturunkan oleh beberapa lembaga rating internasional.

Alasan pemerintah memilih berutang lewat obligasi adalah karena obligasi bisa lebih cepat ketimbang penarikan utang luar negeri.

"Setiap utang pasti membebani, tapi kita harus laksanakan dan memang implikasi dari defisit adalah utang. Namanya juga defisit. Kalau tidak mau utang ya jangan defisit. Kalau defisitnya membesar ya utangnya lebih besar. logikanya jangan keluar dari situ, jangan defisitnya mau tapi utangnya nggak mau," papar Mahendra.

Ingin tahu rincian total utang pemerintah Indonesia terkini? Klik saja di sini. Sementara untuk total utang luar negeri pemerintah beserta pemberinya, bisa dilihat di sini.

Sumber : detikfinance.com